JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan menerapkan asas money follow program. Yaitu penganggaran dalam APBD harus berfokus pada program yang berkaitan dengan prioritas nasional dan berdampak pada masyarakat.
Demikian diutarakan Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD TA 2025 di Provinsi Papua Pegunungan bertajuk ‘Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat.’
“Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,” ujar Horas dikutip, Selasa (29/7/2025).
“Sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam APBD,” sambungnya.
Dia kembali mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menerapkan asas ‘money follow program’, yakni penganggaran berfokus terhadap program yang berkaitan langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan memastikan kematangan dalam menerjemahkan kebutuhan dalam pencapaian kinerja suatu program dan kebermanfaatan bagi masyarakat,” tegasnya.
Maurits menekankan agar Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tanpa harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.